GOWA, faktatimur.id, 21 Februari 2026 – Memasuki satu tahun pemerintahan Kabupaten Gowa dengan narasi kepemimpinan “HATI DAMAI”, kritik tajam datang dari Dewan Pimpinan Daerah INAKOR Gowa. Evaluasi tersebut mempertanyakan, apakah capaian pemerintahan selama setahun terakhir merupakan prestasi nyata atau sekadar pencitraan politik.
Ketua DPD INAKOR Gowa, Asywar, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
INAKOR Gowa menilai sektor pendidikan menjadi catatan paling serius. Polemik pencabutan beasiswa S3 disebut memicu tanda tanya publik terkait transparansi dan kewenangan kebijakan daerah.
Menurut Asywar, kebijakan yang menyangkut masa depan pendidikan tidak seharusnya diwarnai keputusan sepihak yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan akuntabilitas.
“Beasiswa bukan hadiah kekuasaan, tetapi investasi masa depan daerah. Jika kebijakan ini dipolitisasi atau dipengaruhi kepentingan pribadi, maka yang dirugikan bukan hanya individu, tetapi masa depan Kabupaten Gowa,” tegasnya.
INAKOR mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa membuka secara transparan mekanisme pemberian, evaluasi hingga pencabutan beasiswa agar tidak menimbulkan kesan intervensi kekuasaan dalam dunia pendidikan.
Di sektor infrastruktur, kondisi jalan dataran tinggi di Desa Bontotanga, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa menjadi contoh yang disorot. Jalan poros tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah, dipenuhi lubang besar, aspal terkelupas, serta genangan air yang membahayakan pengguna jalan.
Yang lebih memprihatinkan, akses tersebut setiap hari dilalui siswa menuju sekolah. Warga setempat juga menyebut kerusakan telah berlangsung lama tanpa penanganan serius.
“Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang pembangunan jika akses dasar masyarakat seperti jalan masih dibiarkan rusak bertahun-tahun. Ini bukan sekadar infrastruktur, ini soal keadilan pembangunan,” ujar Asywar.
INAKOR menilai pembangunan tidak boleh terpusat pada proyek seremonial, melainkan harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
Sorotan lain mengarah pada pelayanan publik, menyusul meninggalnya seorang warga lanjut usia yang diduga setelah antre panjang saat mengurus administrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gowa.
Peristiwa tersebut dinilai menjadi indikator bahwa sistem pelayanan belum sepenuhnya ramah terhadap kelompok rentan, khususnya lansia.
“Jika sampai ada warga yang kehilangan nyawa dalam proses pelayanan negara, maka ini harus menjadi evaluasi total terhadap sistem birokrasi di Kabupaten Gowa,” tegas Asywar.
INAKOR menilai reformasi birokrasi harus dibuktikan dengan sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan humanis, bukan sekadar slogan.
DPD INAKOR Gowa menegaskan bahwa satu tahun pemerintahan seharusnya menjadi momentum memperkuat fondasi pembangunan daerah. Organisasi tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menutup mata terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan.
“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mau mendengar kritik dan berani memperbaiki kesalahan. Jika tidak, maka slogan pembangunan hanya akan menjadi retorika tanpa makna bagi rakyat,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Gowa terkait evaluasi yang disampaikan INAKOR.
Sumber: Ketua DPD INAKOR Gowa, Asywar, S.ST., SH.
Editor Tim Redaksi.
About the Author
