TERNATE – Pemerintah Kota Ternate resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM, di Auditorium Bappelitbangda Kota Ternate, Selasa (3/2/2026).
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan City Branding Ternate Kota Rempah dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta Kapasitas Penyandang Disabilitas”.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Ir. Thamrin Marsaoly, SP., M.Sc., Sekretaris Bappelitbangda Ronny Aries Setyono, ST., M.Si., serta Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Abdul Kadir Dedi Arif, bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan momentum strategis untuk melakukan refleksi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2025–2029 yang telah berjalan hampir satu tahun.
“Pada 20 Februari nanti, implementasi RPJMD memasuki usia satu tahun. Tentu ada capaian yang patut diapresiasi, namun juga terdapat sejumlah catatan yang perlu kita evaluasi secara objektif,” ujar Sekda.
Menurut Sekda, berbagai catatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, terutama karena RKPD tersebut berada pada fase akhir siklus RPJMD.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk mengidentifikasi capaian dan kekurangan, agar dapat menjadi dasar koordinasi dan penyempurnaan perencanaan pembangunan ke depan,” jelasnya.
Sekda juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian belanja minimum menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
“Kondisi fiskal yang terbatas ini menjadi dilema. Di satu sisi kita wajib memenuhi belanja minimum, di sisi lain kita tetap dituntut menjalankan program yang selaras dengan visi dan target RPJMD,” katanya.
Ia mengibaratkan proses perencanaan pembangunan sebagai sebuah pabrik yang membutuhkan kelengkapan setiap komponen agar menghasilkan produk yang sempurna.
“Setiap bidang menyumbang komponen. Jika ada yang belum lengkap, maka hasil akhirnya tentu belum maksimal. Karena itu, perencanaan perlu dirasionalisasi agar tetap sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sekda menekankan pentingnya konsistensi dan koordinasi antarperangkat daerah agar tidak terjadi deviasi yang terlalu jauh dari indikator kinerja utama maupun proyek strategis RPJMD.
“Adanya deviasi bukan berarti perencanaan gagal, tetapi menunjukkan adanya kondisi objektif yang perlu disesuaikan bersama,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan pemeriksaan terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Pemeriksaan ini bertujuan melihat sejauh mana dampak pemangkasan atau penundaan TKD. Karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak muncul persepsi keliru terhadap kinerja pemerintah daerah,” terangnya.
Sekda meminta agar program dan kegiatan yang belum bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat ditata ulang dan dikaji kembali, sehingga RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil daerah.
“Forum ini merupakan kompilasi aspirasi sebelum masuk ke tahapan Musrenbang Kota, baik yang bersumber dari pendekatan bottom-up maupun top-down,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya review RPJMD, setidaknya pada bagian lampiran, guna menyesuaikan program yang belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan fiskal.
“Tema besar yang kita usung adalah mimpi dan cita-cita besar. Diperlukan seni dalam perencanaan dan penganggaran agar keterbatasan tidak menghalangi lahirnya program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Sekda.
Terkait tema RKPD 2027, Sekda meminta seluruh perencana fokus pada penguatan city branding Ternate Kota Rempah, pengembangan kawasan ekonomi strategis berbasis kepulauan, peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM, IKM, serta penguatan kapasitas penyandang disabilitas.
“Isu-isu ini harus dimapping dan diframing dalam satu kerangka besar visi pembangunan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Sekda juga mengingatkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk kerja sama media yang kini diarahkan melalui sistem e-katalog.
“Mulai tahun ini dan seterusnya, pemanfaatan anggaran, termasuk kerja sama media, harus melalui e-katalog agar lebih transparan dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Menutup sambutannya, Sekda mengajak seluruh peserta forum untuk menjaga komitmen dan semangat kolaborasi dalam menyusun RKPD 2027 yang berkualitas, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Ternate.
Tim Redaksi
About the Author
