Jakarta, faktatimur.id — Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi mengingatkan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode 2026–2031 agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar menikmati gaji dan fasilitas.
Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal, SH, menegaskan Dewas harus menjadi instrumen pengawas yang kuat dan independen, bukan mengikuti arah Direksi.
“Jangan setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kerja tidak maksimal, tapi fasilitas mewah dinikmati,” tegas Jusuf Rizal di Jakarta.
Forum Jamsos menyoroti besarnya potensi risiko, khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola dana sekitar Rp860 triliun. Tanpa pengawasan ketat, kebocoran dinilai sangat mungkin terjadi. Ia juga mengingatkan rekam jejak masalah sebelumnya, termasuk kerugian puluhan triliun akibat salah kelola serta kasus korupsi di BPJS Kesehatan.
Menurutnya, Dewas harus aktif turun ke lapangan, memperkuat pengawasan sistem IT, peningkatan kepesertaan, serta menutup celah permainan layanan kesehatan dan rumah sakit.
Terkait Direksi BPJS yang belum ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, Forum Jamsos menegaskan penolakan terhadap Direksi hasil “oplosan” atau intervensi politik.
“Jika itu terjadi, Forum Jamsos akan berdiri paling depan mengkritisi,” pungkas Jusuf Rizal.
Sumber : Koordinator Forum Jamsos KRH HM Jusuf Rizal, SH.
Editor : Tim Redaksi.
About the Author
