*Pernyataan Wali Kota Makassar Soal Wartawan “Abal-Abal” Tuai Sorotan, PERJOSI Minta Klarifikasi Terbuka*
MAKASSAR, faktatimur.id – Pernyataan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terkait keberadaan wartawan yang disebut “abal-abal” dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan di Graha Pena, Selasa (2/6/2026), menuai perhatian dan tanggapan dari sejumlah kalangan insan pers.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyoroti fenomena media yang hanya melakukan “copy paste”, penggunaan judul yang dinilai sensasional, hingga keberadaan wartawan yang disebut tidak menjalankan profesinya secara profesional. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memastikan pihak yang berinteraksi dengan lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan insan pers yang telah melalui proses verifikasi dan memiliki kompetensi yang memadai.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan beragam respons dari organisasi profesi wartawan dan pekerja media yang menilai perlunya penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Ketua DPW PERJOSI Sulawesi Selatan, M. Ali Sakti, menegaskan bahwa profesi wartawan merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang harus dihormati serta tidak dapat digeneralisasi berdasarkan tindakan segelintir oknum.
Menurutnya, apabila terdapat individu yang menyalahgunakan profesi wartawan atau melanggar kode etik jurnalistik, maka penanganannya harus dilakukan secara objektif melalui mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan hukum dan etika pers.
“Kita semua sepakat bahwa praktik jurnalistik harus profesional. Namun profesi wartawan juga harus ditempatkan secara terhormat. Jika ada oknum yang melanggar, maka oknumnya yang ditindak, bukan profesinya yang diberi cap negatif,” ujar M. Ali Sakti.
Ia menambahkan bahwa kemerdekaan pers merupakan amanat reformasi yang dijamin oleh Undang-Undang Pers, sehingga seluruh organisasi wartawan yang sah memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan publik, dan penyebaran informasi.
Selain istilah “wartawan abal-abal”, perhatian juga tertuju pada pernyataan yang menyebut bahwa undang-undang telah mengatur keberadaan PWI.
Sejumlah insan pers menilai pernyataan tersebut perlu dijelaskan secara lebih rinci agar tidak menimbulkan persepsi bahwa negara hanya mengakui satu organisasi wartawan tertentu.
Dalam sistem pers nasional saat ini, berbagai organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers dapat berdiri serta beroperasi secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPW PERJOSI Sulsel menilai penting bagi seluruh pejabat publik untuk menjaga prinsip kesetaraan terhadap seluruh organisasi pers dan wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
«”Jangan sampai muncul kesan bahwa ada organisasi yang lebih diakui dibanding organisasi lainnya. Semangat reformasi pers justru menghapus monopoli dan membuka ruang kebebasan berserikat bagi insan pers,” tegasnya.»
Kritik Terhadap Pers Dinilai Sah, Namun Harus Proporsional. Pandangan serupa disampaikan Ketua Bidang Pengembangan Daerah PERJOSI Pusat, Arfah Adha Mansyur.
Menurut Arfah, kritik terhadap praktik jurnalistik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun kritik tersebut harus disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap profesi wartawan secara keseluruhan.
Ia mengakui bahwa perkembangan media digital menghadirkan tantangan serius, mulai dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, praktik jurnalistik yang tidak memenuhi standar profesional, hingga penyalahgunaan identitas pers oleh pihak-pihak tertentu.
Meski demikian, kondisi tersebut menurutnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menggeneralisasi seluruh wartawan.
“Kita harus bisa membedakan antara wartawan profesional dengan oknum yang menyalahgunakan profesi. Kritik boleh, bahkan perlu. Tetapi jangan sampai publik menangkap pesan bahwa wartawan secara umum identik dengan praktik-praktik yang tidak profesional,” ujarnya.
Pengamat komunikasi publik dan pemerhati media, Muhammad Idris, menilai polemik yang muncul dapat menjadi momentum evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas ekosistem pers di daerah.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan media yang profesional, independen, dan berintegritas. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan membangun komunikasi yang konstruktif dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Perdebatan yang berkembang pasca-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu kebebasan pers, profesionalisme wartawan, dan hubungan antara pemerintah dengan media masih menjadi perhatian serius di Sulawesi Selatan.
Publik kini menantikan klarifikasi lebih lanjut terkait maksud pernyataan yang disampaikan Wali Kota Makassar, sekaligus berharap polemik yang berkembang dapat menjadi ruang dialog yang sehat demi memperkuat profesionalisme pers, perlindungan terhadap kemerdekaan pers, serta peningkatan kualitas informasi publik di daerah.
Narasumber:
M. Ali Sakti – Ketua DPW PERJOSI Sulawesi Selatan.
Mj@.19) *
About the Author
