Ternate – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Obi Menggugat kepung kantor cabang PT Harita Group di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, serta kediaman Gubernur Maluku Utara pada Rabu (04/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan yang terjadi di Pulau Obi, sekaligus mendesak pihak Harita dan pemerintah provinsi agar segera memberikan perhatian serius serta mengambil langkah konkret terhadap aspirasi masyarakat.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan terbuka kepada PT Harita Group dan pemerintah agar segera bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Pulau Obi. Massa menilai, aktivitas industri pertambangan berskala besar harus diikuti dengan tanggung jawab nyata terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan ruang hidup warga setempat.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah janji PT Harita Group pada tahun 2022 terkait pembangunan sewering bagi masyarakat Desa Soligi. Namun, hingga 2026, janji tersebut belum juga direalisasikan. Kondisi ini memunculkan kekecewaan masyarakat karena komitmen yang telah disampaikan perusahaan tak kunjung diwujudkan.
Selain persoalan tersebut, massa aksi juga menyoroti kerusakan lingkungan, limbah industri, serta pencemaran laut yang terjadi di Pulau Obi akibat aktivitas pertambangan. Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap kelestarian ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencaharian pada laut.
Koordinator Lapangan, Ardianto, menegaskan bahwa PT Harita Group harus segera menepati janji pembangunan sewering yang telah disampaikan kepada masyarakat Soligi sejak 2022 lalu.
“Sejak tahun 2022 PT Harita Group telah menjanjikan pembangunan sewering kepada masyarakat Soligi. Namun, sampai hari ini janji tersebut belum juga direalisasikan. Kami mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap masyarakat yang selama ini berada di sekitar wilayah operasionalnya,” tegas Ardianto.
Ia juga menyoroti terkait persoalan di Pulau Obi tidak hanya berkaitan dengan janji pembangunan yang belum terealisasi. Tetapi Berbagai masalah lingkungan dan dampak aktivitas pertambangan harus menjadi perhatian serius Harita group maupun pemerintah.
Ardiyanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan PT Harita Group harus mengambil tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Ia mendesak pemerintah tidak sekadar menjadi penonton, tetapi hadir memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan setiap persoalan mendapatkan penyelesaian.
“Persoalan di Pulau Obi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, pemerintah provinsi, dan PT Harita Group harus bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat terus menghadapi berbagai persoalan, sementara tidak ada penyelesaian yang jelas,” lanjutnya.
Sementara itu, orator aksi lainnya, Iksan Kubais, dalam orasinya menyampaikan kritik keras terhadap PT Harita Group dan pemerintah daerah. Ia menilai perusahaan maupun pemerintah tidak boleh hanya berdiam diri ketika masyarakat menyampaikan berbagai keresahan yang berkaitan dengan hak dan kehidupan mereka.
Menurut Iksan, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Pulau Obi tidak boleh hanya dinikmati untuk kepentingan industri, sementara masyarakat lokal harus menghadapi kerusakan lingkungan, persoalan ruang hidup, ketidakpastian hak atas tanah, serta berbagai tuntutan yang belum mendapatkan penyelesaian.
“PT Harita Group dan Pemda Halsel jangan hanya diam. Jangan hanya mengambil dan menikmati sumber daya alam yang ada di Pulau Obi, tetapi hak-hak masyarakat setempat juga harus dipenuhi. Masyarakat Obi bukan penonton di atas tanahnya sendiri. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan lingkungan yang baik,” tegas Iksan.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Obi Menggugat menyampaikan sepuluh tuntutan kepada PT Harita Group dan pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup persoalan pemenuhan janji perusahaan, perlindungan lingkungan, penghentian perampasan ruang hidup, kesejahteraan buruh, hingga kepastian hak atas tanah masyarakat.
Adapun sepuluh tuntutan yang disuarakan massa aksi, yakni:
1. Mendesak PT Harita Group agar segera memenuhi tuntutan aksi masyarakat Soligi.
2. Menuntut penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku kerusakan lingkungan.
3. Menghentikan segala bentuk perampasan ruang hidup masyarakat di Pulau Obi.
4. Memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Obi.
5. Menuntut PT Harita Group menunaikan janji politik kepada masyarakat Obi.
6. Memberikan upah yang layak bagi kaum buruh.
7. Mendesak PT Harita Group agar tidak mengalihfungsikan jalan penghubung Soligi–Kawasi.
8. Mendesak PT Harita Group bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Pulau Obi.
9. Memberikan perlindungan dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat Obi.
10. Menghentikan segala bentuk tipu daya terhadap masyarakat Obi.
Sepuluh tuntutan tersebut merupakan bentuk akumulasi kegelisahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang selama ini terjadi di Pulau Obi. Aliansi menegaskan bahwa aktivitas industri tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat lokal, merusak lingkungan, maupun menghilangkan ruang hidup warga.
Red/Afrisal
About the Author
