JAKARTA, faktatimur.id – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara menyampaikan kritik keras terhadap wacana yang disebut berkaitan dengan penataan usaha ritel melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Organisasi tersebut menilai kebijakan yang berpotensi mengarah pada penutupan gerai ritel modern maupun warung rakyat dapat berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat dan sektor usaha informal.
Ketua Umum Madas Nusantara, Jusuf Rizal, menegaskan bahwa keberadaan koperasi seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha yang telah lebih dahulu beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Koperasi pada prinsipnya dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor ekonomi rakyat harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan lapangan kerja yang telah ada,” ujar Jusuf Rizal kepada media di Jakarta.
Menurut Madas Nusantara, keberadaan jaringan ritel modern maupun warung rakyat telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang melibatkan investasi, tenaga kerja, serta rantai pasok yang luas. Oleh sebab itu, setiap langkah penataan sektor perdagangan harus dilakukan secara terukur, transparan, dan mengedepankan kepastian hukum.
Jusuf Rizal juga menyoroti pentingnya pembagian kewenangan antar kementerian sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ia menilai pengelolaan dan pengembangan koperasi berada dalam ranah kementerian yang membidangi urusan koperasi, sehingga koordinasi antarinstansi perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Selain itu, Madas Nusantara mengingatkan bahwa kebijakan yang berpotensi mengurangi aktivitas usaha ritel dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Organisasi tersebut menilai pemerintah perlu mengedepankan pendekatan kolaboratif antara koperasi, UMKM, dan sektor ritel yang telah berjalan.
Madas Nusantara juga meminta agar program Koperasi Desa Merah Putih difokuskan pada penguatan tata kelola, distribusi barang, serta peningkatan daya saing ekonomi desa sehingga mampu menjadi alternatif yang sehat dalam sistem perekonomian nasional.
Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional apabila terdapat kebijakan yang dinilai merugikan pekerja, pelaku usaha kecil, maupun masyarakat luas.
Madas Nusantara berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi, pekerja, pelaku UMKM, pengusaha ritel, dan organisasi masyarakat, guna memastikan kebijakan ekonomi yang diterapkan tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga stabilitas dunia usaha.
Narasumber:
Jusuf Rizal (Ketua Umum Madas Nusantara).
Mj@.19) *
About the Author
