JAKARTA, faktatimur.id – Keberadaan kamera pengawas (CCTV) kerap dianggap sebagai syarat utama dalam mengungkap kasus pencurian. Namun, para ahli hukum menegaskan bahwa korban pencurian tetap memiliki hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian meskipun tidak memiliki rekaman CCTV, terlebih apabila terdapat dua orang saksi yang mengetahui atau melihat peristiwa tersebut.
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap warga negara yang merasa dirugikan akibat dugaan tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum. Kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) berkewajiban menerima laporan masyarakat dan melakukan proses penyelidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Praktisi hukum menjelaskan bahwa keberadaan dua saksi dapat menjadi dasar awal yang penting dalam proses penyelidikan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana dan dapat membantu penyidik dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian.
“Tidak adanya CCTV bukan berarti laporan tidak dapat diproses. Selama terdapat keterangan saksi, kronologi yang jelas, serta bukti pendukung lainnya, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan perkara,” ujar seorang pengamat hukum saat dimintai tanggapan terkait prosedur pelaporan tindak pidana pencurian.
Untuk memperkuat laporan yang diajukan, korban disarankan menyiapkan dokumen kepemilikan barang yang hilang, foto lokasi kejadian, bukti transaksi pembelian barang, catatan kronologi kejadian, serta identitas para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
Setelah laporan diterima, penyidik akan melakukan serangkaian langkah mulai dari pemeriksaan pelapor dan saksi, pengumpulan alat bukti, olah tempat kejadian perkara apabila diperlukan, hingga pengembangan informasi guna mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat.
Di sisi lain, aparat penegak hukum mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana sesegera mungkin. Pelaporan yang cepat dinilai dapat mempermudah proses pengumpulan bukti dan meningkatkan peluang pengungkapan kasus.
Para pemerhati hukum juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu bukti yang sempurna sebelum melapor. Fungsi utama laporan polisi adalah memberikan informasi awal kepada penyidik agar negara dapat menjalankan kewajibannya dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada warga.
Dengan demikian, korban pencurian yang memiliki dua orang saksi tetap memiliki dasar yang kuat untuk membuat laporan resmi kepada kepolisian meskipun tidak terdapat rekaman CCTV. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta siapa pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian yang sah.
Redaksi menegaskan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Mj@.19) *Tim/Redaksi.
About the Author
