Rechterlijk Pardon dalam KUHP Baru, Antara Keadilan Substantif dan Batasan Diskresi
Tegal, 24 Juni 2026- Pembaruan hukum pidana Indonesia yang membuka ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terbukti ada tindak pidana, menjadi topik utama yang dibahas dalam Webinar Nasional yang digelar Mimbar Hukum Indonesia (MHI) hari ini, Rabu (24/6/2026). Kegiatan daring ini berlangsung melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, penegak hukum, jurnalis, hingga masyarakat umum.
Mengusung tema “Ketika Hakim Memilih Memaafkan – Menakar Batas Diskresi dalam Rechterlijk Pardon”, acara ini dipandu oleh Retno Wulandari, S.H., seorang advokat dan praktisi hukum. Dalam sambutannya, Direktur MHI, M. Jamil, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa hukum tidak selamanya harus bermakna penghukuman.
“Dengan berlakunya KUHP Baru, sistem peradilan kita mulai berubah arah. Hakim tidak lagi terikat secara kaku hanya pada aspek formal semata, melainkan bisa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan yang sesungguhnya. Rechterlijk Pardon memberi kesempatan agar putusan tidak sekadar membalas kesalahan, tapi juga mencegah dampak buruk dari pemenjaraan yang tidak perlu,” jelasnya.
Meski memberikan ruang keadilan yang lebih luas, Jamil mengingatkan bahwa kewenangan ini tetap harus dijaga ketat. “Tanpa batasan yang jelas, diskresi hakim bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan, perbedaan penanganan kasus yang mirip, hingga merusak kepercayaan publik pada hukum,” tambahnya.
Narasumber utama, Dedi Wardana Nasoetion, S.H., LL.M. yang merupakan dosen dan pakar hukum pidana dari Universitas Dr. Soetomo Surabaya, menguraikan secara mendasar bagaimana konsep ini diterapkan, apa saja syaratnya, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Ia menyarankan agar Mahkamah Agung segera menerbitkan pedoman teknis agar penerapannya seragam dan tidak disalahgunakan.
Diskusi berjalan aktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, yang sebagian besar ingin mengetahui batas kewenangan hakim, jaminan kepastian hukum, serta dampak mekanisme ini bagi proses peradilan ke depannya.
Di akhir kegiatan, panitia juga mengumumkan rangkaian acara selanjutnya, antara lain:
25 Juni 2026: Webinar “Sengketa Harta Bersama: Hal yang Jarang Diketahui Publik”
26 Juni 2026: Webinar “Panduan Lengkap RKAB Minerba 2026”
4–5 Juli 2026: Pendidikan dan Sertifikasi Jurnalis Hukum Indonesia C.ILJ Batch 6
Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui akun Instagram @MimbarHukumIndonesia atau menghubungi nomor WA 081776666123.
[ Lia puji Astuti ,peserta M.H.I CILJ. Tegal Jawa Tengah, no kontak : 083870156125 ]
About the Author
