Fakta Timur.,id – Tegal Jawa tengah , 8 Juli 2026 – Kesadaran masyarakat akan hak-hak saat berobat kian meningkat, namun masih banyak yang belum paham aturan terbaru. Menjawab hal ini, Mimbar Hukum Indonesia (MHI) selenggarakan Webinar Nasional hari Rabu (8/7) mengupas tuntas pelayanan kesehatan pasca lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung daring ini menghadirkan pakar hukum kesehatan Dr. Franky Ariyadi, S.E., S.H., M.M., serta dipandu oleh M. Jamil, S.H., M.Kn.
Direktur MHI menegaskan perubahan besar: “Pelayanan kesehatan bukan lagi sekadar hubungan dokter dan pasien, melainkan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin negara. Rumah sakit harus menjunjung martabat, keselamatan, kerahasiaan data, dan transparansi — bukan hanya soal kesembuhan penyakit.”
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa aturan baru ini mendorong rumah sakit lebih profesional, serta memperjelas hak pasien seperti mendapat informasi medis, persetujuan tindakan, hingga cara menyelesaikan sengketa tanpa harus langsung ke pengadilan.
MHI berharap diskusi ini membuat masyarakat makin paham haknya, sekaligus mendorong pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia menjadi lebih adil dan bertanggung jawab.
( Penulis : Lia puji Astuti.peserta pelatihan C.ILJ M.H.I.)
( Sumber : mimbar hukum Indonesia)
Editor : Kanda Ali
