MAKASSAR, 25 Mei 2026 — Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Makassar angkat bicara terkait isu dugaan praktik perjualbelian nomor antrean layanan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Melalui klarifikasi resmi, pihak ATR/BPN Makassar menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Kantor ATR/BPN Kota Makassar, Johanis Buapi, menyampaikan bahwa sistem antrean pelayanan di instansinya dikelola langsung oleh pusat secara terintegrasi dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak mana pun di tingkat daerah.
Menurutnya, tudingan yang berkembang di sejumlah platform media sosial hingga media online dinilai muncul tanpa proses konfirmasi kepada pihak ATR/BPN Makassar, sehingga memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap integritas pelayanan publik yang selama ini dijaga.
“Saya sangat menyayangkan beredarnya informasi yang tidak akurat dan tidak terverifikasi tersebut di tengah masyarakat. Hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif yang tidak beralasan terhadap kinerja dan integritas instansi yang selama ini kami jaga bersama,” tegas Johanis dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, sistem antrean pelayanan pertanahan yang digunakan saat ini berada di bawah kendali langsung kantor pusat ATR/BPN di Jakarta dengan pengamanan ketat berbasis sistem digital terpusat. Dengan mekanisme tersebut, nomor antrean disebut tidak mungkin diperjualbelikan, diubah, ataupun dimanipulasi oleh pegawai maupun pihak eksternal.
Selain membantah isu jual beli nomor antrean, pihak ATR/BPN Makassar juga mengungkap adanya indikasi tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan media. Pihak instansi menegaskan akan mengambil langkah hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung sebelum melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
ATR/BPN Makassar memastikan seluruh pelayanan pertanahan yang berjalan saat ini telah sesuai prosedur, transparan, dan terbuka untuk diawasi masyarakat. Instansi tersebut juga menegaskan komitmennya menjaga pelayanan bebas dari pungutan liar maupun praktik percaloan dalam bentuk apa pun.
Pihak kantor mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga diminta untuk selalu melakukan pengecekan melalui sumber resmi sebelum menyebarluaskan informasi di media sosial maupun platform digital lainnya.
ATR/BPN Makassar juga mempersilakan masyarakat untuk menghubungi saluran resmi kantor apabila membutuhkan informasi akurat terkait pelayanan pertanahan dan administrasi yang tersedia.
Narasumber:
Johanis Buapi — Kepala Kantor ATR/BPN Kota Makassar.
Penulis : Mj@.19)
About the Author
