GOWA – Aktivitas tambang galian C yang diduga beroperasi tanpa mengantongi izin resmi di Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menuai sorotan dan keluhan dari masyarakat setempat. Kegiatan penambangan tanah tersebut dinilai telah menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, hingga merusak infrastruktur jalan yang selama ini digunakan warga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas tambang tersebut diduga dikelola oleh seorang warga berinisial BT, yang dikenal dengan sapaan Dg Tiar. Warga menyebut kegiatan penambangan berlangsung secara aktif dan melibatkan lalu lalang kendaraan pengangkut material dalam jumlah besar.
Dampak dari aktivitas tambang tersebut mulai dirasakan masyarakat sekitar. Selain menimbulkan debu yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga, aktivitas itu juga disebut berdampak terhadap lahan pertanian dan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi tambang.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial ST mengaku resah dengan kondisi yang terjadi di wilayahnya.
«”Aktivitas tambang tanah ilegal di desa kami sangat meresahkan. Warga mengeluhkan dampak negatifnya, seperti gangguan lingkungan dan polusi debu yang tebal hingga masuk ke rumah-rumah warga,” ujar ST kepada media, Minggu.»
Menurut ST, warga berharap pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan serta penertiban terhadap aktivitas tambang yang diduga tidak memiliki legalitas tersebut.
«”Kami berharap aktivitas pertambangan ini segera dihentikan. Kami meminta Dinas ESDM Provinsi Sulsel agar segera bertindak tegas menindaki tambang-tambang ilegal yang ada di desa kami,” tegasnya.»
Tak hanya kepada pemerintah daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), warga juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Gowa dan Polda Sulawesi Selatan, agar melakukan penyelidikan dan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
«”Kami berharap pihak kepolisian segera mengambil langkah tegas untuk memberantas tambang ilegal di desa kami. Ini demi melindungi hak dan kepentingan masyarakat banyak, sekaligus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari,” tambah ST.»
Sorotan serupa datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Kabupaten Gowa. Melalui Humasnya, Haerudin, organisasi tersebut mengecam dugaan pembiaran terhadap aktivitas tambang yang dinilai merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar aturan perundang-undangan.
«”Kami dari INAKOR Gowa menyoroti tajam aktivitas tambang galian C di Desa Timbuseng ini. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Negara tidak boleh kalah oleh oknum penambang nakal yang mengeruk keuntungan pribadi dengan cara merusak lingkungan dan mengorbankan kenyamanan serta kesehatan warga sekitar,” kata Haerudin.»
Haerudin juga mendesak aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang tersebut, termasuk memeriksa legalitas operasional dan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan yang berlaku.
«”Kami meminta dengan tegas kepada Kapolres Gowa dan Kapolda Sulsel, termasuk Dinas ESDM, untuk segera turun ke lokasi. Lakukan investigasi menyeluruh, pasang garis polisi (police line), dan tindak tegas pengelolanya sesuai hukum yang berlaku. Jika terbukti ilegal, segera pidanakan. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau main mata di balik maraknya tambang ilegal ini,” tegasnya.»
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola tambang yang disebut warga belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Media ini juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, Polres Gowa, serta pihak terkait lainnya guna mendapatkan penjelasan dan klarifikasi sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
Masyarakat berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar potensi kerusakan lingkungan tidak semakin meluas serta hak-hak warga terdampak dapat terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Narasumber:
Haerudin (Humas LSM Independen Nasional Anti Korupsi/INAKOR Kabupaten Gowa).
Penulis : Mj@.19) *
About the Author
