Tegal, 16 Juli 2026 – Fakta Timur.id – Di tengah berkembangnya pemberitaan terkait rekomendasi penghentian sementara pembangunan Rumah Sakit Mitra Siaga di Balapulang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal memberikan penjelasan resmi terkait proses perizinan lingkungan yang sedang berjalan.
Plt. Kepala DLH Kabupaten Tegal, Taroyo, saat dikonfirmasi pada Rabu (15/7/2026) menjelaskan agar masyarakat tidak salah paham mengenai mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Menurut Taroyo, kegiatan konsultasi publik dalam rangka penyusunan AMDAL adalah tanggung jawab penuh pelaku usaha, bukan tugas yang dilaksanakan oleh pihak DLH. Penentuan dan pengundangan peserta konsultasi juga menjadi wewenang pelaku usaha, yang umumnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah desa setempat. Pada tahap ini, posisi DLH hanyalah sebagai pihak yang diundang, sama halnya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Kewenangan DLH baru dimulai setelah dokumen AMDAL selesai disusun secara lengkap dan resmi diajukan kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tegal melalui sekretariat yang berada di lingkungan DLH,” tegas Taroyo.
Hingga saat ini, dipastikan dokumen AMDAL untuk proyek RS Mitra Siaga yang berlokasi di Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, belum diterima dan belum diajukan ke Komisi Penilai. Oleh karena itu, proses penilaian substansi dokumen oleh pemerintah daerah belum dapat dilakukan.
Penjelasan ini mempertegas bahwa tahapan konsultasi publik dan proses penilaian dokumen AMDAL adalah dua hal yang berbeda dan berurutan dalam aturan perizinan lingkungan.
Sampai saat ini, pihak Pemerintah Desa Banjaranyar maupun pihak pengembang rumah sakit belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan terkait kelengkapan perizinan pembangunan tersebut. Pemberitaan ini akan diperbarui apabila sudah diperoleh keterangan dari pihak-pihak terkait.
( Red .Lia)
About the Author
