Gowa, faktatimur.id Sulawesi Selatan — Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Gowa memasuki fase paling panas dan krusial. Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, di luar unsur pimpinan, secara resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Angket pada Sabtu (23/5/2026), sebagai bentuk langkah hukum dan politik tertinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa.
Langkah tersebut diambil setelah DPRD menilai surat jawaban resmi Bupati Gowa atas rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tidak menjawab substansi persoalan yang dipersoalkan legislatif. Mayoritas anggota dewan menilai jawaban tersebut justru cenderung normatif, menghindari inti masalah, dan tidak mencerminkan tanggung jawab etik serta akuntabilitas publik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Situasi ini menjadi sorotan serius karena dukungan terhadap Hak Angket datang dari seluruh fraksi di DPRD Gowa. Dukungan lintas fraksi tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran kolektif terhadap jalannya pemerintahan daerah dan menandai memburuknya relasi kemitraan sejajar antara legislatif dan eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hak Angket sendiri merupakan hak konstitusional DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 159 dan Pasal 169 UU Nomor 23 Tahun 2014 serta diperkuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014. Hak tersebut memberi kewenangan kepada DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara administratif, syarat pengajuan Hak Angket telah terpenuhi. Usulan diajukan lebih dari tujuh anggota DPRD dan berasal dari lintas fraksi, bahkan mencapai dukungan mayoritas absolut dengan total 40 tanda tangan anggota dewan.
Wakil Ketua DPRD Gowa, Taufik Suruhlah, menegaskan bahwa langkah penggunaan Hak Angket bukanlah bentuk serangan politik terhadap kepala daerah, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.
“Pengajuan Hak Angket ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang, bentuk pertanggungjawaban kami selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, untuk menjaga marwah lembaga dan memastikan seluruh kebijakan berjalan di koridor hukum, etika, dan akuntabilitas publik,” tegas Taufik.
Ia juga menambahkan bahwa ketika jawaban dari pihak eksekutif dianggap tidak memberikan kejelasan dan dinilai menghindari substansi persoalan, maka penyelidikan melalui mekanisme Hak Angket menjadi langkah konstitusional yang sah dan diperlukan demi kepentingan masyarakat.
Tahapan selanjutnya, usulan Hak Angket akan dibawa ke forum Rapat Paripurna DPRD Gowa. Sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, rapat tersebut wajib dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah anggota DPRD dan keputusan harus disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir agar Hak Angket resmi diberlakukan.
Apabila disahkan, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap seluruh persoalan yang menjadi objek angket. Kondisi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Gowa sedang berjalan dalam tensi tinggi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah akan diperketat.
Narasumber:
Taufik Suruhlah — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Penulis : Mj@.19)
About the Author
