BREBES – 21 APRIL 2026 FAKTA TIMUR.ID
Masalah dugaan pungutan liar kembali mencuat di kabupaten Brebes , kali ini terjadi di Desa wanatawang , kecamatan Songgon .kasus ini menjadi sorotan setelah seorang warga bernama Tiyas Sandy membagikan ceritanya yang menunjukan adanya kesenjangan Basara antar kebijakan resmi dan kenyataan di lapangan .
Seperti yang telah di tegaskan oleh Bupati Brebes, Ibu Paramitha Widya Kusuma ,
Seluruh layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan Akte kelahiran di tingkat desa dijalankan secara gratis , tanpa pungutan biaya sepeser pun. Namun dalam kenyataannya, aturan ini seolah – olah tidak berlaku .
Warga tersebut menceritakan , setelah dokumen yang di urus selesai diproses dan serahkan ke rumahnya, Ia justru di minta membayar Rp 200.000.saat ia menyampaikan keberatan karena tau layanan ini tidak dipungut biaya , oknum yang bersangkutan beralih menyebut uang itu sebagai sumbangan sukarela . Karena merasa tidak enak, warga tersebut akhirnya memberikan Rp 50 .000 saja, namun kejadian ini jelas membuat kecewa dan terbebani.
Kejadian ini mangkin memprihatin ketika warga tersebut membagikan ceritanya dan menjadi perbincangan, Ia malah didatangi oleh sejumlah perangkat desa yang meminta agar laporannya di hapus dengan alasan merusak nama baik desa, padahal ia bersedia menghapusnya , asalkan ada klarifikasi dari pihak desa, namun permintaan itu justru tidak dipenuhi.
Yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan kasus pertama Kalinya warga tersebut menyebutkan bahwa praktik serupa sudah sering terjadi terutama merugikan mereka yang kurang memahami aturan yang ada.
Melihat kondisi ini kami berharap perhatian dan tindakan nyata dari pihak berwenang.
1 .Segera memberikan klarifikasi dan
Menegaskan kembali aturan yang berlaku, Agar seluruh lapisan masyarakat dan petugas memahami bahwa layanan ini benar-benar bebas biaya.
2. Segera lakukan pengecekan mendalam. Jika ada pelanggaran ambil tindakan tegas sesuai peraturan yang ada agar tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan wewenang.
3. Perketat pengawasan dan berikan pembinaan yang lebih baik, agar pelayanan publik berjalan sesuai tujuan yaitu memudahkan masyarakat bukan membebani.
Kami Juga berharap proses penanganan Ini di informasikan kepada publik agar masyarakat tahu keluhan mereka didengar dan ditangani dengan sungguh- sungguh Dengan demikian kepercayaan terhadap pelayanan publik bisa tetap terjaga dengan baik.
( Red, Lia )
About the Author
