Bima — Polemik dugaan ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa di Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, terus bergulir. Setelah forum audiensi dengan Pemerintah Desa Pai tidak menemui titik terang, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pai Indonesia (HIMAPI) membawa persoalan tersebut ke forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kabupaten Bima.
Forum RDPU yang digelar pada 13 April 2026 itu dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai dari Inspektorat Kabupaten Bima, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Camat Wera, pendamping desa, Pemerintah Desa Pai hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam forum tersebut, HIMAPI menyoroti transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta meminta rincian anggaran belanja (RAB) dan rincian penggunaan uang (RPU) terhadap sejumlah program desa yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Adapun sejumlah program yang menjadi sorotan di antaranya pembangunan Gedung Serbaguna (GSG) tahun anggaran 2018–2019, pembukaan jalan tani Kamboi Dusun Pai tahun 2023, renovasi lapangan Desa Pai tahun 2024–2025, pengerjaan gorong-gorong tahun 2025 yang disebut belum terlaksana, pelaksanaan MTQ desa yang diklaim vakum selama dua tahun, hingga proyek irigasi di Dusun Pai Dalam tahun 2024.
Ketua Umum HIMAPI, Haryanto, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tersebut dilandasi semangat keterbukaan informasi publik serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.
“Kami mahasiswa Pai akan terus mengawal kasus ini sampai ada titik terang, sekalipun harus mengambil langkah hukum,” tegas Haryanto.
HIMAPI juga mengaku mengacu pada sejumlah regulasi, mulai dari UUD 1945, UU Pelayanan Publik, UU Desa, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai dasar perjuangan mereka dalam meminta keterbukaan informasi publik.
Namun demikian, pihak HIMAPI menilai forum RDPU belum menghasilkan jawaban yang memuaskan. Bahkan, mereka menduga adanya praktik suap di tengah proses berlangsungnya forum tersebut, meski tudingan itu belum disertai bukti resmi dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Pai terkait dugaan yang disampaikan HIMAPI dalam forum RDPU tersebut.
Narasumber: Haryanto
Penulis : (Mj@.19)
About the Author
