MAKASSAR, faktatimur.id – Sejumlah massa yang tergabung dalam Komunitas Penggarap Tanah Negara (KMPTN) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Makassar, Senin (20/7/2026). Aksi berlangsung di depan Pengadilan Tinggi Makassar dan dilanjutkan ke Kantor Hukum Muhdar, SH, dengan membawa spanduk serta menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi advokat.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita itu dipimpin oleh Achmadi Rick selaku penanggung jawab kegiatan. Dalam keterangannya, Achmadi Rick menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang meminta agar setiap dugaan pelanggaran etik diproses melalui mekanisme hukum dan organisasi profesi secara profesional.
“Hari ini kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami meminta agar setiap laporan dugaan pelanggaran kode etik diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga marwah profesi advokat,” ujar Achmadi Rick di sela-sela aksi.
Massa menyampaikan dugaan adanya pelanggaran etik dan dugaan pengkhianatan terhadap kepentingan klien yang mereka tujukan kepada tiga advokat, yakni Muhdar, SH, Nanang, SH, dan Muh. Rusli, SH. Dugaan tersebut merupakan tuntutan dari pihak pengunjuk rasa dan belum merupakan putusan hukum.
Dalam orasinya, massa membuka aksi dengan seruan “Hidup Keadilan! Hidup Rakyat Indonesia!” sebagai simbol dorongan agar supremasi hukum tetap dijunjung tinggi dan integritas profesi advokat terus terpelihara.
Menurut peserta aksi, profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang mulia sehingga setiap advokat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, serta berpegang teguh pada kode etik.
Massa menilai, apabila dugaan pelanggaran etik tersebut nantinya terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, maka hal itu berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat maupun sistem penegakan hukum. Karena itu, mereka meminta organisasi advokat memberikan perhatian serius terhadap setiap laporan yang masuk.
Dalam aksinya, KMPTN menyampaikan empat tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Dewan Kehormatan Profesi Advokat segera memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap oknum advokat yang dimaksud. Apabila terbukti, massa meminta agar dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana apabila ditemukan alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Meminta proses penanganan perkara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada publik sesuai koridor hukum.
4. Mengajak masyarakat ikut mengawal proses hukum serta menjaga integritas profesi advokat dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Selain berorasi di depan Pengadilan Tinggi Makassar, massa juga bergerak menuju Kantor Hukum Muhdar, SH. Rangkaian aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib tanpa insiden berarti.
Usai aksi, massa melanjutkan kegiatan di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kelurahan Panambungan, untuk menyampaikan pernyataan sikap sekaligus menegaskan komitmen mereka mengawal perkembangan penanganan laporan hingga terdapat kepastian dari pihak yang berwenang.
Achmadi Rick kembali menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan KMPTN merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi.
“Kami menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Harapan kami sederhana, setiap laporan diproses secara profesional, objektif, dan tidak ada perlakuan yang tebang pilih sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” tegasnya.
Hingga aksi berakhir, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak advokat yang disebutkan dalam aspirasi massa terkait tuduhan yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut.
Narasumber: Achmadi Rick.
Mj@.19) *
About the Author
