FaktaTimur.id | Halmahera Tengah, 6 Agustus 2026 Serikat Buruh SBTK-FNPBI PT IWIP mengingatkan pekerja waspada terhadap modus rekayasa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Polanya: izin pekerja ditolak atau digantung tanpa alasan objektif, lalu saat terpaksa tidak masuk, langsung dicatat sebagai mangkir untuk memproses PHK tanpa membayar hak pesangon yang layak.
Secara hukum, hal tersebut bertentangan dengan:
– Pasal 93 UU No.13 Tahun 2003 tentang hak pekerja tidak masuk kerja dengan alasan sah tetap berhak menerima upah ;
– Pasal 151 & 153 UU Cipta Kerja No.6 Tahun 2023, yang mewajibkan PHK sebagai upaya terakhir, dilarang dilakukan sewenang-wenang, dan harus melalui prosedur musyawarah;
– PP No.35 Tahun 2021 yang mengatur syarat sah dan tata cara pemutusan hubungan kerja.
Pihak serikat menyarankan: simpan bukti digital pengajuan izin yang ditolak, hadiri setiap panggilan perusahaan, namun jangan menandatangani surat pengakuan kesalahan atau dokumen PHK sebelum didampingi pengurus serikat. Menolak tanda tangan dokumen yang merugikan adalah hak hukum yang dijamin undang-undang.
“Jangan biarkan hak normatif dirampas oleh penilaian sepihak,” tegas pihak serikat.
( Red : Lia puji Astuti)
About the Author
