MAKASSAR — Aliansi Pemerhati Keadilan Indonesia (APK Indonesia) menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan Diskusi Publik film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Manners Coffee, Makassar, Kamis malam (21/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi kritis berbagai elemen masyarakat terhadap arah pembangunan nasional yang dinilai semakin berorientasi pada investasi dan industri, namun kerap mengabaikan aspek keadilan sosial, hak masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan hidup.
Diskusi publik itu dihadiri kalangan akademisi, pegiat hukum, aktivis lingkungan, mahasiswa, pekerja seni, komunitas kreatif, hingga masyarakat sipil. Forum tersebut disebut sebagai bagian dari edukasi publik dan respon moral-intelektual terhadap dinamika pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan.
Tiga narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Akademisi Unismuh Makassar, Gunawan Hatmin, pegiat hukum dari PBH LBH Makassar, Salman Azis, serta Founder Komunitas Hijau, Achmad Yusran. Diskusi dipandu oleh Irwansyah dari LKBHMI.
Founder Komunitas Hijau, Achmad Yusran, dalam pemaparannya menegaskan bahwa film dokumenter Pesta Babi bukan hanya berbicara soal konflik sosial maupun kerusakan ekologis, tetapi juga tentang krisis kesadaran manusia modern terhadap realitas di sekitarnya.
“Kadang film bukan dibuat untuk memberi jawaban, tetapi untuk membuat kita sadar pada sesuatu yang selama ini kita anggap normal,” ujar Achmad Yusran.
Ia menilai masyarakat modern perlahan hidup dalam rutinitas yang membuat mereka terbiasa terhadap kekerasan simbolik dan ketimpangan sosial. Menurutnya, ruang-ruang diskusi publik menjadi penting untuk membangun kembali kesadaran kolektif masyarakat.
“Kesadaran itu bukan soal siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mampu membuka ruang agar orang lain mulai melihat realitas yang selama ini tersembunyi,” tambahnya.
Sementara itu, Salman Azis dari PBH LBH Makassar menyoroti persoalan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia dalam konteks pemutaran film dokumenter tersebut. Ia menyinggung sejumlah kasus pembubaran diskusi dan pemutaran film Pesta Babi di beberapa daerah, termasuk di Ternate.
Menurut Salman, pembubaran ruang diskusi publik merupakan ancaman serius terhadap demokrasi karena kebebasan berekspresi dan berdiskusi dijamin dalam konstitusi.
“Teman-teman menganggap bahwa nobar dan diskusi itu tidak bisa dibubarkan karena dilindungi undang-undang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi,” jelas Salman Azis.
Ia juga menilai pembangunan yang tidak menempatkan HAM sebagai pusat kebijakan berpotensi melahirkan eksploitasi kemanusiaan dan kerusakan ekologis yang semakin luas.
“Melalui film ini kita disadarkan bahwa kekuasaan dari rezim ke rezim tidak benar-benar menjadikan HAM sebagai pusat pembangunan. Kerusakan alam dan eksploitasi kemanusiaan sangat nyata kita saksikan,” tegasnya.
Di sisi lain, Akademisi Unismuh Makassar, Gunawan Hatmin, memandang dokumenter tersebut sebagai refleksi akademik atas krisis hubungan manusia dengan alam dan ruang hidupnya sendiri. Ia mengaitkan konflik dalam film dengan sejarah runtuhnya berbagai peradaban besar akibat kerakusan kekuasaan dan kegagalan menjaga keseimbangan ekologis.
“Banyak peradaban runtuh bukan semata karena perang, tetapi karena kesalahan manusia dalam memperlakukan lingkungan dan kerakusan kekuasaan,” ungkap Gunawan Hatmin.
Menurutnya, konflik yang ditampilkan dalam dokumenter itu bukan sekadar persoalan tanah, melainkan benturan antara logika pembangunan modern dengan cara hidup masyarakat adat.
Gunawan menjelaskan, negara dan korporasi memandang hutan sebagai ruang ekonomi dan aset produksi, sementara masyarakat adat melihat hutan sebagai sumber kehidupan, identitas budaya, sekaligus ruang spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka.
“Yang diperdebatkan sebenarnya bukan sekadar soal Papua atau ritual adat semata, tetapi siapa yang berhak menentukan masa depan sebuah wilayah: negara, korporasi, atau masyarakat yang telah hidup turun-temurun di sana,” jelasnya.
Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan komunitas, di antaranya Bidang HAM Badko HMI Sulsel, HIPMA Gowa Koordinatorat Manuju, Stabilo Management, Manners Coffee, Choros Global, Perantau ID, Nta.M.Studio, LBH Makassar, dan Relasi Industri.
Menutup kegiatan, Founder APK Indonesia menegaskan bahwa ruang intelektual dan demokrasi harus tetap dijaga di tengah situasi sosial-politik yang semakin menuntut keberanian berpikir kritis dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
“Sebagai negara hukum, melihat sisi kebenaran bahwa kekuasaan benar membangun negara, namun tidak membangun kemanusiaan,” tutup Founder APK Indonesia.
Narasumber:
Moderator: Irwansyah — LKBHMI
Penulis : Mj@.19) *
About the Author
