GOWA, faktatimur.id – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa yang menunda pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dari 1 Juni menjadi 2 Juni 2026 memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Hingga Selasa (2/6/2026), belum terdapat penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Gowa terkait alasan perubahan jadwal peringatan yang merupakan agenda nasional tersebut. Kondisi ini memicu sorotan dari sejumlah kalangan yang menilai perlunya keterbukaan informasi kepada publik.
Hari Lahir Pancasila merupakan momentum kebangsaan yang setiap tahun diperingati secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar negara dan penguatan nilai-nilai ideologi bangsa.
Pengamat kebijakan publik Sulawesi Selatan, Dr. Andi Muhammad Arsyad, menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap perubahan agenda publik yang memiliki nilai strategis dan simbolik perlu disertai penjelasan yang jelas. Transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Transparansi Daerah, Muhammad Ilham, mengatakan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui alasan di balik perubahan jadwal kegiatan resmi pemerintah.
“Bukan soal penundaannya semata, tetapi bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi publik yang baik akan mencegah munculnya berbagai spekulasi yang tidak perlu,” katanya.
Sejumlah elemen masyarakat juga berharap Pemerintah Kabupaten Gowa segera memberikan klarifikasi resmi agar polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif dan proporsional.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak terkait, termasuk Humas dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa, belum memperoleh tanggapan resmi.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa guna memberikan penjelasan terkait pertimbangan dan alasan penundaan pelaksanaan Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Narasumber : Sejumlah pemerhati kebijakan publik. Muhammad Ilham (Ketua Forum Masyarakat Peduli Transparansi Daerah)
Mj@.19) *
About the Author
