TEGAL, 24 Juli 2026 – Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Kumisik di wilayah Kecamatan Balapulang dan sekitarnya, Kabupaten Tegal yang bernilai anggaran negara sangat besar yakni Rp64.222.331.304,00 (termasuk PPN), kembali menjadi sorotan tajam terkait pelanggaran berulang terhadap prosedur keselamatan kerja.
Berdasarkan data resmi yang tercantum di papan informasi proyek di lokasi:
– Pengelola Proyek: Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana, Kementerian Pekerjaan Umum
– Nomor Kontrak: PB 02,02/Bbws7.10.2/06/2026, ditandatangani 20 Mei 2026
– Lokasi: Daerah Irigasi Kumisik, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah
– Sumber Dana: SBSN Tahun Anggaran 2026
– Pelaksanaan: 226 hari kalender (20 Mei 2026 s.d. 31 Desember 2026)
– Penyedia Jasa / Kontraktor: PT. INDO RAYA KABENTENG
– Konsultan Pengawas: PT INAKKO Internasional Konsulindo
Meskipun administrasi lengkap dan terpasang terang di lokasi, fakta pelaksanaan di lapangan jauh dari standar. Pemantauan berulang kali dan bukti foto nyata memperlihatkan kondisi kerja yang sangat berisiko: pekerja ditempatkan pada posisi membahayakan termasuk berada di atas beban beton berat yang sedang diangkat alat berat serta tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana mestinya.
Kondisi ini bukan kejadian pertama kali. Awak media telah berulang kali menegur dan meminta perbaikan kepada pihak pelaksana PT. Indo Raya Kabenteng. Namun peringatan tersebut selalu diabaikan. Ketika dikonfirmasi, pihak kontraktor pernah mengakui adanya kekeliruan namun fakta menunjukkan kesalahan tersebut berulang terus dari awal hingga kini. Peran PT INAKKO Internasional Konsulindo selaku pihak yang bertugas mengawasi pun dinilai belum berjalan efektif karena pelanggaran ini tetap berlanjut tanpa sanksi maupun perbaikan.
Sebagai proyek nasional yang didanai uang negara, ketertiban dan perlindungan nyawa pekerja harus menjadi prioritas utama—bukan sekadar tulisan di papan pengumuman. Ketidakdisiplinan yang terus diulang serta sikap mengabaikan masukan mengindikasikan kelemahan pengendalian yang serius.
Masyarakat dan kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum serta instansi terkait segera menindaklanjuti: melakukan pemeriksaan mendadak, menegakkan aturan hukum yang berlaku, dan menjatuhkan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi kontraktor maupun pengawas yang lalai. Jangan sampai pembangunan irigasi ini selesai namun meninggalkan risiko kecelakaan kerja yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.
( Read: Lia puji Astuti ,kaperwil faktaTimur Jawa Tengah)
About the Author
