FaktaTimur.id | Tegal, 11 Agustus 2026
Upaya pengalihfungsian lahan yang masuk kawasan zona hijau dan kawasan lindung pertanian di Desa Timbang Reja, Kecamatan Lebaksi tu, Kabupaten Tegal, menjadi lahan kavling perumahan kini disorot. Dari peta Rencana Pola Ruang yang dimiliki, lokasi tersebut jelas berstatus kawasan lindung — tidak boleh dialihfungsikan untuk pemukiman.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal bahkan menyatakan siap menjadi saksi ahli terkait dugaan alih fungsi lahan secara ilegal tersebut, apabila kasus ini masuk ke jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa secara perencanaan tata ruang, pengalihfungsian lahan tersebut tidak memiliki dasar yang sah.
Selain masalah lahan kavling, muncul pula dugaan pelaksanaan proyek yang diduga tidak memiliki kemajuan fisik sesuai ketentuan. Laporan juga menyebutkan adanya indikasi proyek yang diduga melintasi dan memakan bantaran sungai, yang seharusnya dilindungi undang-undang. Pihak pelaksana proyek diketahui memberikan jawaban yang belum memuaskan saat dikonfirmasi, dan seolah-olah harus dibuatkan laporan atau dokumen baru untuk melengkapi kekurangannya.
Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 37 dan Pasal 61, pemanfaatan ruang wajib sesuai rencana tata ruang yang berlaku. Zona hijau dan kawasan lindung pertanian dilarang dialihfungsikan tanpa prosedur perubahan tata ruang yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga ratusan juta rupiah sesuai Pasal 109 UU No. 26 Tahun 2007.
Tim FaktaTimur.id sedang menunggu klarifikasi resmi dari pihak pengembang maupun instansi terkait guna mendapatkan penjelasan lengkap mengenai status perizinan dan peruntukan lahan tersebut.
( Red : Lia puji Astuti)
About the Author
