LABUAN BAJO-Fakta Timur.id Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo kembali menggelar aanmaning atau teguran sebelum eksekusi dalam perkara sengketa lahan di kawasan Bukit Silvya (Wae Cicu), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (11/8/2026).
Aanmaning kedua ini merupakan bagian dari proses permohonan eksekusi yang diajukan Oktafianus Leo terkait putusan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun, proses tersebut belum sampai pada tahap eksekusi. PN Labuan Bajo masih menelaah permohonan baru yang diajukan pemohon sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Ketua PN Labuan Bajo, Isdaryanto, S.H., M.H., menjelaskan permohonan yang diterima pengadilan merupakan permohonan baru yang berkaitan dengan perkara lama, tetapi memiliki materi yang berbeda dari permohonan sebelumnya.
Menurut Isdaryanto, pengadilan telah membentuk tim untuk mempelajari dan menelaah permohonan tersebut. Tim itu melibatkan Ketua, Wakil Ketua, serta tim telaah di lingkungan PN Labuan Bajo.
Proses tersebut, kata dia, diawali dengan aanmaning dengan memanggil pihak pemohon dan termohon untuk mendengarkan keterangan serta mengklarifikasi materi permohonan.
Tahapan tersebut belum berarti pengadilan telah memutuskan eksekusi dapat dilaksanakan.
Setelah proses telaah, PN Labuan Bajo masih akan melakukan penelitian pra-eksekusi melalui constatering atau pencocokan objek lahan. Tahapan tersebut akan melibatkan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memastikan kesesuaian objek yang dimohonkan dengan kondisi di lapangan.
Dengan demikian, hasil aanmaning kedua belum menjadi keputusan final mengenai dapat atau tidaknya eksekusi dilaksanakan.
Kuasa hukum Termohon Aanmaning/Tergugat 10 dan 11, Ferdinandus Angka, S.H., mengatakan penjelasan Ketua PN Labuan Bajo dalam aanmaning kedua telah menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini diajukan pihak termohon.
“Pertama, hari ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan kami selama ini sudah dijawab oleh Pak Ketua Pengadilan. Semua pertanyaan kami jadi cukup jelas,” kata Ferdinandus kepada wartawan seusai proses aanmaning.
Menurut Ferdinandus, permohonan eksekusi terbaru berbeda dengan permohonan sebelumnya. Jika permohonan terdahulu diajukan terhadap keseluruhan objek, permohonan terbaru disebut hanya menyasar sebagian bidang tanah.
“Penetapan yang lama itu atas dasar permohonan yang lama yang dilakukan oleh pemohon yang sama, dan itu untuk keseluruhan. Nah, sekarang ini ada permohonan baru. Dan permohonan yang baru ini bukan keseluruhannya, tapi sebagian bidang tanah,” ujarnya.
Ferdinandus menegaskan proses yang sedang berlangsung belum dapat dimaknai sebagai pelaksanaan eksekusi.
“Ini belum eksekusi. Ini masih aanmaning, artinya masih ada telaah dulu,” katanya.
Menurut dia, setelah telaah dilakukan, pengadilan akan melanjutkan dengan constatering sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Setelah telaah itu, ada lagi dilakukan constatering. Setelah itu nanti baru ada penetapan,” ujar Ferdinandus.
Ia mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah hasil telaah tersebut nantinya akan berujung pada eksekusi atau kembali pada status non-eksekutabel seperti penetapan sebelumnya.
“Apakah nanti hasil telaahnya itu ditindaklanjuti untuk eksekusi, atau kembali seperti penetapan sebelumnya (non-executable)? Nah, itu yang belum tahu,” katanya.
Ferdinandus menyatakan pihaknya tetap menghormati proses yang dilakukan PN Labuan Bajo dan percaya pengadilan akan menjalankan tugasnya secara profesional.
“Kami yakin dan percaya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo pasti akan bertindak profesional dan pasti tercapai keadilannya,” ujarnya.
Tidak Semua Termohon Hadir
Ferdinandus mengatakan seluruh pihak telah dipanggil untuk mengikuti aanmaning kedua. Namun, tidak semua termohon hadir dalam proses tersebut.
Ia hadir sebagai kuasa hukum Tergugat 10 dan 11. Selain itu, hadir Termohon Eksekusi 1 Cornelia Sisilia Rihi bersama kuasa hukumnya, Andy Soemarjono.
Menurut Ferdinandus, berdasarkan penjelasan jurusita, seluruh pihak telah dipanggil.
“Yang dipanggil memang hari ini tadi semua. Hanya yang hadir hari ini tadi, kebetulan saya hanya terima kuasa dari Tergugat 10 dengan Tergugat 11,” katanya.
Ia mengatakan ketidakhadiran termohon tidak menghentikan proses aanmaning.
“Anmaning ini kan sebetulnya tidak wajib harus hadir. Kalau termohon mau hadir, hadir. Kalaupun dia tidak hadir, tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Termohon Pertanyakan Objek Sertifikat
Kuasa hukum Termohon Eksekusi 1, Andy Soemarjono, membenarkan bahwa hasil aanmaning masih berada dalam tahap telaah Ketua PN Labuan Bajo.
“Kurang lebih seperti itu,” kata Andy.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pengadilan akan mengambil keputusan secara adil.
“Insya Allah yakin,” ujarnya.
Sementara itu, Cornelia Sisilia Rihi mengatakan dirinya menerima penjelasan yang disampaikan dalam proses aanmaning. Namun, ia masih mempertanyakan objek sertifikat yang menjadi sasaran permohonan eksekusi terbaru.
Cornelia mengaku sempat menanyakan kepada hakim mengenai nomor sertifikat yang dimohonkan untuk dieksekusi.
“Saya bertanya, yang mau dieksekusi itu sertifikat yang nomor berapa?” kata Cornelia.
Menurut Cornelia, dirinya mendapat jawaban bahwa sertifikat yang dimaksud adalah SHM Nomor 118.
“Itu Pak Hakimnya menjawab sama saya, 118. Karena sertifikat nomor 118 itu, saya ini pemilik tanahnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan keberatan dan versi dari pihak termohon. Status kepemilikan serta kesesuaian objek yang dimohonkan eksekusi dengan amar putusan masih menjadi bagian dari proses hukum yang sedang ditelaah pengadilan.
Sebelumnya Pernah Dinyatakan Non-Eksekutabel
Sengketa ini sebelumnya memasuki aanmaning pada 29 Juli 2026 menyusul permohonan eksekusi Oktafianus Leo atas putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj.
Dalam proses tersebut, pihak termohon mengajukan keberatan karena objek sengketa sebelumnya dinyatakan non-eksekutabel melalui Penetapan Ketua PN Labuan Bajo Nomor 2/Pdt.Eks/2024/PN Lbj tertanggal 24 Maret 2025.
Pihak termohon menyatakan penetapan tersebut didasarkan pada hasil constatering yang menemukan sedikitnya 11 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik pihak lain berada dalam hamparan objek sengketa.
Termohon juga mempersoalkan permohonan eksekusi terbaru yang disebut hanya menyasar SHM Nomor 499 dan SHM Nomor 1118, sementara amar putusan berkaitan dengan lahan seluas 10 hektare.
Keberatan-keberatan tersebut merupakan dalil hukum dari pihak termohon dan masih dalam proses telaah pengadilan.
PN Labuan Bajo Tegaskan Netral dan Tolak Intervensi
Dalam penjelasannya, Isdaryanto juga menegaskan komitmen PN Labuan Bajo untuk menjaga integritas dalam menangani perkara tersebut.
Ia meminta seluruh pihak, baik pemohon maupun termohon, tidak melakukan pendekatan kepada aparatur pengadilan, hakim, maupun staf yang berkaitan dengan perkara.
Pengadilan, kata dia, juga mengingatkan para pihak agar menghindari segala bentuk suap maupun gratifikasi.
Menurut Isdaryanto, para pihak memiliki hak hukum yang sama untuk memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme resmi dan pembuktian berdasarkan hukum.
PN Labuan Bajo juga menepis isu adanya intervensi atau petunjuk dari pihak internal maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung terkait permohonan eksekusi tersebut.
Pengadilan menegaskan tidak memiliki kewenangan memberikan petunjuk materi perkara kepada para pihak dan memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara netral.
Dengan demikian, aanmaning kedua pada Selasa (11/8/2026) belum menghasilkan keputusan untuk melaksanakan eksekusi. PN Labuan Bajo masih melakukan telaah terhadap permohonan baru tersebut.
Tahapan berikutnya akan mencakup penelitian pra-eksekusi melalui constatering atau pencocokan objek di lapangan sebelum pengadilan menentukan apakah permohonan eksekusi dapat dilanjutkan atau tidak.
About the Author
