LUWU UTARA — Aktivitas sebuah gudang penyimpanan dan perputaran barang bernama Gudang Cantika Barang Camburan di Desa Subur, Lorong Satu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan tajam publik. Gudang tersebut diduga kuat beroperasi secara ilegal karena tidak memiliki izin usaha resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan itu mencuat setelah awak media bersama Sekretaris Umum DPP Porosrakyat melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada Jumat (8/5/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, pihak pengelola gudang yang diketahui bernama Gusti Ayu KD Parwati atau akrab disapa Gusti, disebut tidak mampu memperlihatkan dokumen legalitas usaha maupun izin operasional yang diwajibkan pemerintah.
Tidak hanya itu, pengelola juga dinilai tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait status hukum aktivitas usaha yang berlangsung di lokasi tersebut.
Hasil investigasi lapangan menunjukkan aktivitas gudang berjalan dalam skala besar dan terorganisir. Sedikitnya enam unit truk terlihat aktif keluar masuk setiap hari untuk aktivitas bongkar muat maupun distribusi barang. Intensitas kegiatan tersebut mengindikasikan usaha telah berjalan cukup lama dengan perputaran ekonomi yang besar.
Namun ironisnya, aktivitas usaha itu diduga berlangsung tanpa dasar perizinan yang sah. Kondisi ini memicu perhatian masyarakat karena dinilai berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum terkait penyelenggaraan usaha dan tata kelola perdagangan daerah.
“Kalau memang usaha sebesar ini berjalan tanpa izin, tentu harus menjadi perhatian serius aparat dan pemerintah daerah. Jangan sampai aturan hanya berlaku bagi masyarakat kecil,” tegas Sekretaris Umum DPP Porosrakyat saat mendampingi pengecekan di lokasi.
Dugaan pelanggaran tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki legalitas sesuai jenis dan skala operasionalnya.
Keberadaan usaha yang diduga ilegal ini juga disebut mulai menimbulkan keresahan warga sekitar. Selain dianggap merusak tatanan hukum dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat, masyarakat khawatir terhadap potensi dampak sosial maupun keamanan akibat aktivitas usaha yang berjalan tanpa pengawasan resmi dari instansi berwenang.
Warga pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan tidak berhenti pada tahap pengecekan semata. Mereka mendesak adanya langkah konkret berupa pemeriksaan menyeluruh hingga penerapan sanksi sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Kami berharap aparat serius menangani persoalan ini. Jika memang tidak memiliki izin, harus ada tindakan nyata agar ada efek jera,” ungkap salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat juga secara khusus meminta perhatian Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolres Luwu Utara, hingga Kapolsek Sukamaju untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut secara profesional dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola gudang maupun instansi terkait mengenai legalitas operasional usaha tersebut. Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum dalam memastikan kepastian hukum dan penegakan aturan berjalan adil tanpa tebang pilih.
Narasumber: Sekretaris Umum DPP Porosrakyat.
Penulis : (Mj@.19)
About the Author
