Fakta Timur.id – Mimbar Hukum Indonesia Gelar Webinar, Bahas dari Regulasi Hingga Cara Mitigasi Risiko
26 Juni 2026 — Dinamika aturan di sektor pertambangan mineral dan batubara terus berubah, menuntut pelaku usaha lebih cermat menyusun dokumen penting seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Menjawab kebutuhan ini, Mimbar Hukum Indonesia (MHI) bersama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta menggelar Webinar Nasional bertajuk “Klinik RKAB Minerba 2026: Aturan Terbaru, Strategi Pengajuan, Evaluasi, dan Mitigasi Risiko Penolakan”, yang berlangsung secara daring melalui Zoom pada Jumat (26/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten: Hersanto Suryo Raharjo, S.T., M.S.E. (Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Ditjen Minerba ESDM), serta Dr. Anggawira, M.M., M.H. (Dosen IBLAM Jakarta dan Ketua Umum ASPEBINDO). Diskusi dipandu langsung oleh Direktur MHI, M. Jamil, S.H., M.Kn.
Dalam sambutannya, Jamil menegaskan bahwa RKAB bukan sekadar berkas administrasi, melainkan dasar hukum yang menentukan keberlangsungan usaha pertambangan. Kesalahan memahami aturan atau kelalaian menyusun dokumen bisa berakibat pada keterlambatan operasional, timbulnya risiko hukum, hingga kerugian finansial yang cukup besar.
“Banyak pengajuan RKAB terhambat atau ditolak bukan karena syarat tidak terpenuhi, tapi karena kurangnya pemahaman terhadap substansi aturan terbaru dan cara penilaian yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, acara ini hadir untuk memberikan panduan yang jelas dan praktis,” ujarnya.
Para narasumber mengupas secara komprehensif mulai dari perkembangan regulasi RKAB tahun 2026, mekanisme penyusunan dokumen yang sesuai standar, proses evaluasi pemerintah, faktor‑faktor penyebab penolakan, hingga strategi mitigasi risiko agar persetujuan berjalan lancar dan sesuai prinsip tata kelola pertambangan yang baik.
Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Kegiatan diikuti oleh berbagai kalangan: pengusaha pertambangan, konsultan hukum, advokat, akademisi, praktisi, aparatur pemerintah, hingga mahasiswa yang menaruh perhatian pada hukum pertambangan. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif membahas permasalahan aktual yang sering ditemui di lapangan.
[ Red: lia puji astuti.peserta .M.H.I C.ILJ Non akademik Tegal Jawa Tengah]
