Makassar, 23 Juni 2026 – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Revolusi Hukum (GRH) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar Tahun Anggaran Perubahan 2025 serta anggaran kegiatan dan belanja barang cabang olahraga Marching Band Tahun Anggaran 2025 ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Senin (23/6/2026).
Laporan tersebut diajukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), Ajharil Akbar, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya terkait proses penganggaran, pencairan hingga penggunaan Dana Hibah KONI Kota Makassar senilai kurang lebih Rp15 miliar pada Anggaran Perubahan Tahun 2025.
Menurut Ajharil, pengalokasian anggaran tersebut diduga dilakukan dalam waktu yang relatif singkat menjelang berakhirnya tahun anggaran sehingga perlu dilakukan pendalaman oleh aparat penegak hukum guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selain itu, kami juga menemukan adanya dugaan konflik kepentingan antara pihak penerima hibah dengan pihak pemberi hibah yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh,” kata Ajharil Akbar.
Tidak hanya Dana Hibah KONI, APAK dan GRH juga melaporkan anggaran kegiatan serta belanja barang cabang olahraga Marching Band Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 yang berdasarkan data yang dimiliki pelapor mencapai hampir Rp5 miliar.
Menurut mereka, besarnya alokasi anggaran tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Kami percaya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen dan objektif. Oleh karena itu, kami berharap laporan yang kami sampaikan dapat segera ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti dan dokumen yang telah kami lampirkan,” ujar Ajharil.
Laporan tersebut diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
APAK dan GRH menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Korupsi adalah musuh bersama. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kami akan terus mengawal setiap proses yang berkaitan dengan kepentingan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Ajharil.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak KONI Kota Makassar maupun instansi terkait mengenai laporan tersebut. Pemberitaan ini akan terus diperbarui sesuai perkembangan dan tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan.
Narasumber:
Ajharil Akbar – Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK)
Mj@.19
About the Author
