Tegal, 23 Juni 2026- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kepolisian Resor Kabupaten Tegal terus melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan batuan mineral non‑logam atau galian C yang beroperasi tanpa izin resmi. Penindakan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, legal, dan ramah lingkungan.
1 . Apa → Penertiban kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dan melanggar peraturan perundang-undangan.
2 . Siapa → Dilakukan oleh tim gabungan Dinas ESDM Jateng dan Kepolisian Resor Tegal.
3. Di mana → Wilayah Kecamatan Balapulang dan sekitarnya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
4. Kapan → Dilaksanakan mulai awal Juni hingga pertengahan Juni 2026.
5 .Mengapa → Melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebabkan kerusakan lingkungan, erosi tanah, pendangkalan sungai, serta merugikan Pendapatan Asli Daerah.
6. Bagaimana → Tim melakukan pemantauan lapangan, pemeriksaan dokumen, pemberian peringatan tertulis, hingga penghentian kegiatan yang tidak memenuhi syarat. Pengawasan dilakukan secara transparan.
Kepala Dinas ESDM Jateng, Agus Sugiharto, menyatakan: “Kami tidak melarang berusaha, namun harus sesuai aturan. Jika tidak ada izin, berarti melanggar hukum dan berisiko merusak lingkungan.”
Sesuai Pasal 158 UU Minerba, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana penjara. Pemegang izin juga wajib melakukan reklamasi lahan agar tidak menimbulkan bencana seperti pendangkalan sungai dan longsor.
Hingga saat ini, puluhan lokasi telah diperiksa dan sebagian diberikan peringatan untuk melengkapi persyaratan. Langkah ini juga mendukung upaya meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
(Foto: Kondisi Kali Kumisik, Kecamatan Balapulang, Tegal, 19 Juni 2026. Terlihat alur sungai dangkal dan aktivitas di bantaran yang diduga menjadi penyebab pendangkalan)
BAGIAN 2
2: RINGKASAN MATERI PELATIHAN
1. Kode Etik Jurnalistik
– Menyajikan informasi akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan
– Menghindari tuduhan tanpa bukti, menjunjung asas praduga tak bersalah
– Menghormati hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang diberitakan
2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
– Menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi manusia, namun tetap bertanggung jawab
– Dilarang memuat berita bohong, memfitnah, atau melanggar ketertiban umum
– Mengatur kewajiban memuat hak jawab jika ada pihak yang merasa dirugikan
3. UU ITE dan Tanggung Jawab Hukum
– Penyebaran informasi yang merugikan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 27 ayat 3 UU ITE
– Wajib memverifikasi fakta, membedakan antara fakta dan pendapat, serta menggunakan bahasa yang santun
4. Hukum Pertambangan dan Lingkungan
Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, setiap kegiatan tambang wajib memiliki izin resmi
– Pelaku usaha bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan wajib melakukan reklamasi pasca kegiata- Liputan harus objektif, menyampaikan aturan hukum serta pandangan semua pihak terkait
[ Lia puji Astuti , peserta .C.ILJ . Tegal Jawa Tengah ]
[ No hp 083870156125]
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kepolisian Resor Kabupaten Tegal terus melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan batuan mineral non‑logam atau galian C yang beroperasi tanpa izin resmi. Penindakan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, legal, dan ramah lingkungan.
1 . Apa → Penertiban kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dan melanggar peraturan perundang-undangan.
2 . Siapa → Dilakukan oleh tim gabungan Dinas ESDM Jateng dan Kepolisian Resor Tegal.
3. Di mana → Wilayah Kecamatan Balapulang dan sekitarnya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
4. Kapan → Dilaksanakan mulai awal Juni hingga pertengahan Juni 2026.
5 .Mengapa → Melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebabkan kerusakan lingkungan, erosi tanah, pendangkalan sungai, serta merugikan Pendapatan Asli Daerah.
6. Bagaimana → Tim melakukan pemantauan lapangan, pemeriksaan dokumen, pemberian peringatan tertulis, hingga penghentian kegiatan yang tidak memenuhi syarat. Pengawasan dilakukan secara transparan.
Kepala Dinas ESDM Jateng, Agus Sugiharto, menyatakan: “Kami tidak melarang berusaha, namun harus sesuai aturan. Jika tidak ada izin, berarti melanggar hukum dan berisiko merusak lingkungan.”
Sesuai Pasal 158 UU Minerba, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana penjara. Pemegang izin juga wajib melakukan reklamasi lahan agar tidak menimbulkan bencana seperti pendangkalan sungai dan longsor.
Hingga saat ini, puluhan lokasi telah diperiksa dan sebagian diberikan peringatan untuk melengkapi persyaratan. Langkah ini juga mendukung upaya meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
(Foto: Kondisi Kali Kumisik, Kecamatan Balapulang, Tegal, 19 Juni 2026. Terlihat alur sungai dangkal dan aktivitas di bantaran yang diduga menjadi penyebab pendangkalan)
BAGIAN 2
2: RINGKASAN MATERI PELATIHAN
1. Kode Etik Jurnalistik
– Menyajikan informasi akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan
– Menghindari tuduhan tanpa bukti, menjunjung asas praduga tak bersalah
– Menghormati hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang diberitakan
2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
– Menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi manusia, namun tetap bertanggung jawab
– Dilarang memuat berita bohong, memfitnah, atau melanggar ketertiban umum
– Mengatur kewajiban memuat hak jawab jika ada pihak yang merasa dirugikan
3. UU ITE dan Tanggung Jawab Hukum
– Penyebaran informasi yang merugikan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 27 ayat 3 UU ITE
– Wajib memverifikasi fakta, membedakan antara fakta dan pendapat, serta menggunakan bahasa yang santun
4. Hukum Pertambangan dan Lingkungan
Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, setiap kegiatan tambang wajib memiliki izin resmi
– Pelaku usaha bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan wajib melakukan reklamasi pasca kegiata- Liputan harus objektif, menyampaikan aturan hukum serta pandangan semua pihak terkait.
[ Lia puji Astuti , peserta .C.ILJ . Tegal Jawa Tengah ]
[ No hp 083870156125]
About the Author
